Nihon.id — Wisatawan Indonesia yang berencana berbelanja di Jepang perlu memperhatikan perubahan aturan pembelian bebas pajak yang mulai berlaku pada 1 November 2026. Melalui sistem baru ini, wisatawan harus membayar pajak konsumsi saat membeli barang terlebih dahulu, kemudian mengajukan pengembalian pajak ketika meninggalkan Jepang.

Perubahan tersebut ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas bebas pajak, termasuk pembelian barang tanpa pajak yang kemudian dijual kembali di Jepang. Kebijakan ini membuat wisatawan perlu memahami prosedur pengembalian pajak sebelum membeli oleh-oleh, kosmetik, pakaian, maupun barang elektronik.

Bagaimana Sistem Bebas Pajak Jepang Berubah?

Dalam sistem yang berlaku sebelumnya, wisatawan asing yang memenuhi persyaratan dapat membeli barang tertentu tanpa membayar pajak konsumsi di toko yang menyediakan fasilitas bebas pajak. Mulai 1 November 2026, mekanismenya berubah menjadi pembayaran pajak terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pengajuan refund saat keberangkatan.

Jepang menerapkan pajak konsumsi standar sebesar 10 persen untuk banyak barang dan jasa, meskipun tarif berbeda dapat berlaku untuk kategori tertentu. Besarnya pengembalian yang diterima wisatawan bergantung pada transaksi yang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.

Karena itu, wisatawan sebaiknya tidak langsung menganggap seluruh pajak yang dibayarkan pasti akan dikembalikan. Pastikan barang yang dibeli memenuhi ketentuan, simpan bukti transaksi, dan ikuti petunjuk pengembalian pajak dari toko maupun otoritas Jepang.

Proses Refund Bisa Memerlukan Waktu Lebih Lama

Perubahan sistem tersebut berpotensi menambah waktu yang dibutuhkan sebelum keberangkatan. Wisatawan perlu memperhitungkan kemungkinan antrean di area pemeriksaan bea cukai maupun terminal pengembalian pajak, terutama ketika bandara sedang ramai.

Otoritas Jepang telah menyiapkan fasilitas untuk membantu proses baru tersebut. Namun, wisatawan tetap dapat diminta menunjukkan barang yang dibeli untuk pemeriksaan sebelum meninggalkan negara itu.

Bandara besar seperti Narita, Haneda, Kansai, Chubu, Fukuoka, New Chitose, dan Naha disebut menyediakan fasilitas untuk mendukung proses tersebut. Sebagian prosedur juga dapat diselesaikan secara daring, tetapi pemeriksaan fisik barang masih mungkin diperlukan.

Jangan Masukkan Semua Belanjaan ke Bagasi Terdaftar Terlalu Cepat

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah urutan pemeriksaan barang dan proses check-in bagasi. Apabila barang yang diminta untuk diperiksa sudah masuk ke bagasi terdaftar dan bagasi tersebut tidak dapat diakses kembali, wisatawan bisa mengalami kesulitan memenuhi persyaratan pemeriksaan.

Selain itu, barang yang dibeli harus dapat dibawa keluar dari Jepang sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan setiap transaksi, sehingga ketidaksesuaian antara barang dan bukti pembelian berpotensi memengaruhi kelayakan pengembalian pajak untuk transaksi tersebut.

Wisatawan sebaiknya menyimpan struk pembelian dan mengatur barang belanjaan agar mudah diperiksa. Sisihkan waktu yang cukup sebelum penerbangan untuk mengantisipasi antrean dan mengikuti petunjuk petugas bandara.

Tips Berbelanja di Jepang Setelah Aturan Baru Berlaku

Bagi wisatawan Indonesia yang akan berangkat pada November 2026 atau setelahnya, persiapan sebelum berbelanja dapat membantu menghindari kendala saat pulang.

• Periksa apakah toko menyediakan fasilitas bebas pajak dan refund sesuai sistem baru.
• Simpan struk pembelian serta dokumen perjalanan yang diperlukan.
• Sisakan waktu tambahan di bandara untuk pemeriksaan bea cukai dan pengembalian pajak.
• Pastikan barang yang dibeli dapat ditunjukkan apabila diminta petugas.
• Periksa informasi terbaru dari otoritas Jepang sebelum keberangkatan.

Perubahan aturan ini tidak berarti wisatawan dilarang berbelanja di Jepang, tetapi proses mendapatkan kembali pajak menjadi berbeda. Dengan memahami mekanismenya sejak awal, wisatawan dapat menyusun anggaran dan jadwal keberangkatan dengan lebih baik.

Sumber: channelnewsasia.com.