Nihon.id — Demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu isu yang ramai dibahas pada Kamis, 29 Oktober 2026. Aksi tersebut menyoroti dampak kabut asap, kerusakan lingkungan, serta tuntutan agar pemerintah mengambil langkah lebih tegas dalam menangani kebakaran yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.

Aksi berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Sejumlah peserta menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla dan meminta pemerintah menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.

Mahasiswa Soroti Dampak Kabut Asap

Karhutla menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak. Kabut asap dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan rentan.

Dalam aksi di Jakarta, peserta membawa berbagai pesan mengenai perlindungan lingkungan dan hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih. Sejumlah demonstran juga menyoroti kondisi warga di Kalimantan yang harus menghadapi dampak kebakaran dan asap.

Pemberitaan media internasional turut menyoroti aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap penanganan kebakaran hutan dan kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Demonstrasi ini juga memperlihatkan bahwa persoalan karhutla berkaitan dengan isu yang lebih luas, termasuk pengelolaan lahan dan perlindungan masyarakat.

Mengapa Ada Tuntutan Bencana Nasional?

Penetapan status bencana nasional menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan peserta demonstrasi. Tuntutan tersebut muncul karena dampak karhutla dapat meluas melampaui satu daerah dan membutuhkan koordinasi lintas wilayah untuk penanganannya.

Namun, penetapan status bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya perhatian publik. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, jumlah wilayah terdampak, korban, kerusakan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani keadaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Status bencana nasional juga berbeda dari penetapan keadaan darurat atau status siaga di tingkat daerah. Karena itu, tuntutan demonstran perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah yang harus mengikuti mekanisme dan penilaian terkait kebencanaan.

Respons Pemerintah terhadap Karhutla

Pemerintah menyatakan telah melakukan penanganan kebakaran, memberikan bantuan kepada wilayah terdampak, dan memantau perkembangan kondisi di lapangan. Upaya yang dilakukan mencakup pemadaman, penanganan dampak asap, serta penyelidikan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.

Meski demikian, demonstran meminta agar upaya tersebut diperkuat dan menghasilkan perlindungan yang lebih nyata bagi masyarakat. Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan pemadaman ketika api muncul, tetapi juga pencegahan kebakaran, pengawasan pengelolaan lahan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Pengawasan terhadap perusahaan dan pihak yang menggunakan lahan juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Langkah pencegahan perlu berjalan secara konsisten agar kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menghadapi kabut asap setiap musim kemarau.

Dampak Karhutla Menjangkau Masyarakat Luas

Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat mungkin perlu membatasi aktivitas di luar ruangan, sementara sekolah dan fasilitas umum dapat menghadapi gangguan operasional sesuai kondisi setempat.

Karhutla juga berpotensi merusak habitat satwa dan ekosistem, terutama ketika api menjangkau kawasan hutan serta lahan gambut. Kerusakan tersebut dapat membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada lingkungan sekitar.

Karena itu, penanganan karhutla perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas pemadam, masyarakat, serta pelaku usaha. Transparansi mengenai luas kebakaran, kualitas udara, penanganan korban, dan penegakan hukum juga penting agar publik dapat menilai perkembangan penanganan secara objektif.

Menunggu Langkah Lanjutan Pemerintah

Demonstrasi pada 28–29 Oktober 2026 menunjukkan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian publik di tengah kekhawatiran terhadap kualitas udara dan kerusakan lingkungan. Tuntutan penetapan bencana nasional menjadi salah satu bentuk desakan agar pemerintah memberikan respons yang dinilai sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keputusan pemerintah, kondisi kebakaran di wilayah terdampak, dan langkah penanganan yang dilakukan di lapangan. Masyarakat perlu mengikuti informasi dari lembaga resmi agar memperoleh pembaruan yang akurat mengenai kualitas udara, wilayah terdampak, serta upaya perlindungan kesehatan.

Sumber: Kompas.com, Reuters, The Guardian, Liputan6.