Nihon.id – Sekitar 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah atau masih menempati hunian yang tidak layak, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian pemerintah dalam kegiatan bedah rumah dan bakti kesehatan bersama masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Tito menilai persoalan perumahan membutuhkan penanganan yang terarah karena tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah pun mendorong berbagai kebijakan untuk memperluas akses hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Persoalan Hunian Masih Menjadi Tantangan Nasional

Tito menyampaikan bahwa angka sekitar 30 juta keluarga mencakup masyarakat yang belum memiliki rumah maupun keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan perumahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan, tetapi juga kondisi tempat tinggal yang sudah ditempati masyarakat.

Rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat menimbulkan persoalan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Karena itu, perbaikan kualitas rumah menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah mendorong penanganan masalah perumahan melalui kementerian yang memiliki fokus khusus pada bidang tersebut. Menurut Tito, pemisahan urusan pekerjaan umum dan perumahan merupakan salah satu upaya untuk membuat program perumahan lebih terarah.

Program Bedah Rumah Didorong Lebih Luas

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, yang dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Program ini membantu keluarga meningkatkan kualitas hunian agar menjadi lebih aman dan layak ditempati.

Tito menyebut target program bedah rumah pada 2026 mencapai 450 ribu unit secara nasional. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat keinginan untuk meningkatkan jumlah tersebut pada tahun berikutnya, meskipun rencana peningkatan masih perlu dihitung lebih lanjut.

Pelaksanaan program membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan menyesuaikan kebijakan dan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Kemendagri Dukung Kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Selain program perbaikan rumah, Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya memperluas akses hunian melalui penyederhanaan regulasi. Dukungan tersebut mencakup kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Tito menyampaikan bahwa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi kelompok yang memenuhi kriteria dapat membantu mengurangi beban biaya saat memperoleh atau membangun rumah. Kemudahan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan, juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan biaya yang harus ditanggung warga. Namun, manfaat yang diterima setiap keluarga tetap bergantung pada ketentuan program, kriteria penerima, dan pelaksanaan kebijakan di daerah.

Peran Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta

Penanganan masalah perumahan membutuhkan dukungan lintas sektor karena kebutuhan masyarakat tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi berbeda. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memetakan rumah tidak layak huni, menetapkan prioritas, serta memastikan bantuan tepat sasaran.

Keterlibatan sektor swasta dan mitra sosial juga dapat melengkapi dukungan pemerintah. Kerja sama tersebut berpotensi membantu memperluas pembiayaan dan pendampingan, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan untuk memperbaiki rumah secara mandiri.

Pada akhirnya, keberhasilan program perumahan tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibangun atau diperbaiki. Kualitas bangunan, keamanan lingkungan, akses terhadap sanitasi, serta ketepatan sasaran bantuan juga perlu menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh hunian yang benar-benar layak.

Sumber: detikNews, Tirto, dan Liputan6.