Nihon.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui penegakan hukum yang dinilai belum cukup kuat menjadi salah satu catatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Masukan tersebut menjadi perhatian regulator di tengah upaya memperbaiki transparansi, tata kelola, dan kepercayaan investor global terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa regulator menerima penilaian tersebut secara objektif dan akan melanjutkan pembenahan pasar modal. Pemerintah bersama OJK dan penyelenggara pasar juga berupaya memastikan reformasi tidak berhenti pada perubahan aturan, tetapi diterapkan secara konsisten.

Penegakan Hukum Jadi Catatan MSCI

Friderica mengungkapkan bahwa penegakan hukum atau enforcement yang dipandang belum cukup tegas menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi MSCI terhadap pasar saham Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (23/10/2026), sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.

Catatan itu muncul di tengah kekhawatiran pelaku pasar mengenai dugaan perdagangan saham yang terkoordinasi dan efektivitas tindakan regulator terhadap pelanggaran. MSCI sebelumnya membuka konsultasi terkait kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market, sehingga persoalan integritas dan aksesibilitas pasar menjadi semakin penting.

Perubahan status tersebut belum menjadi keputusan final. MSCI membuka periode konsultasi hingga 30 April 2027 dan menjadwalkan keputusan akhir pada 30 Juni 2027, sementara Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan perkembangan reformasi pasar modal.

OJK Perkuat Pengawasan dan Sanksi

OJK menyatakan telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap sejumlah kasus di pasar modal. Pada 16 Oktober 2026, regulator mengumumkan sanksi administratif dengan nilai sekitar Rp2,1 triliun terkait perkara yang melibatkan saham DSSA, BREN, dan CUAN.

OJK juga melaporkan bahwa sepanjang 2026 regulator telah menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 971 pihak dengan total denda sekitar Rp2,5 triliun. Selain itu, sebanyak 41 pemeriksaan kasus telah diselesaikan, sementara 122 kasus lainnya masih dalam proses penanganan.

Angka tersebut menunjukkan skala tindakan pengawasan yang dilakukan regulator, tetapi besarnya denda saja belum cukup untuk mengukur efektivitas penegakan hukum. Konsistensi penanganan perkara, transparansi proses, serta kepastian tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor.

OJK menegaskan penegakan hukum bukan sekadar respons terhadap penilaian MSCI, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan menjaga integritas pasar modal. Regulator juga menyatakan akan terus mengambil tindakan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kepemilikan Saham Ikut Dibenahi

Selain penegakan hukum, reformasi pasar modal Indonesia mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham dan penguatan tata kelola perusahaan tercatat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah peningkatan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15 persen secara bertahap.

OJK dan BEI juga memperluas klasifikasi investor, memperkuat keterbukaan kepemilikan saham di atas satu persen, serta memublikasikan informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk membantu investor memahami struktur kepemilikan dan meningkatkan keterbukaan pasar.

Reuters melaporkan pada 26 Oktober 2026 bahwa BEI juga menyiapkan penguatan pengawasan terhadap dugaan perdagangan terkoordinasi dan pembekuan akun investor yang dicurigai melakukan aktivitas mencurigakan. Bursa turut merencanakan perubahan terkait saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dalam indeks utama mulai 2 November 2026.

Pelaksanaan kebijakan tersebut akan menjadi bagian penting dari evaluasi reformasi pasar modal Indonesia. Investor akan menilai bukan hanya pengumuman kebijakan, melainkan juga penerapannya dan dampak nyata terhadap transparansi serta perlindungan pemegang saham.

Keputusan MSCI Masih Menunggu Proses Konsultasi

MSCI merupakan penyedia indeks global yang digunakan banyak investor institusi sebagai acuan untuk mengukur kinerja pasar dan menyusun portofolio investasi. Karena itu, perubahan klasifikasi suatu negara berpotensi memengaruhi cara sebagian dana internasional mengalokasikan investasinya.

Jika Indonesia kehilangan status Emerging Market, sejumlah dana yang mengikuti indeks terkait dapat meninjau kembali alokasi asetnya. Namun, besarnya dampak terhadap arus modal dan harga saham akan bergantung pada keputusan akhir MSCI, komposisi portofolio investor, serta perkembangan kondisi pasar.

OJK menyatakan menghormati independensi MSCI dan terus melakukan komunikasi dengan penyedia indeks serta investor global. Regulator berharap reformasi yang sedang berlangsung dapat meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia dan memberikan kepastian yang lebih baik bagi pelaku pasar.

Dengan demikian, penegakan hukum menjadi salah satu pekerjaan penting yang perlu dituntaskan dalam reformasi bursa Indonesia. Perkembangan hingga batas konsultasi MSCI pada April 2027 dan keputusan yang dijadwalkan pada Juni 2027 akan menjadi tahapan penting untuk melihat hasil pembenahan tersebut.

Sumber: ojk.go.id, reuters.com, beritasatu.com.