Nihon.id — Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu acuan untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) pada 2026. Berdasarkan informasi pada laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), keluarga yang berada pada desil 1–4 dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketentuan tersebut membuat posisi desil menjadi salah satu informasi yang diperhatikan masyarakat ketika memeriksa kelayakan bantuan. Namun, masuk dalam kelompok desil prioritas tidak otomatis menjamin bantuan disetujui karena setiap program tetap memiliki persyaratan dan proses penetapan penerima.

Desil 1–4 Menjadi Prioritas Usulan PKH dan BPNT

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dibagi menjadi sepuluh kelompok. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dalam penentuan sasaran bansos, desil 1–4 mencakup sekitar 40 persen kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Kelompok ini dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Program Sembako sesuai ketentuan yang berlaku.

PKH merupakan bantuan sosial yang menyasar keluarga dengan komponen penerima tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat sesuai kriteria program. Sementara itu, Program Sembako ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat.

Meski demikian, posisi desil bukan satu-satunya faktor yang menentukan penyaluran bantuan. Data kependudukan, persyaratan khusus program, hasil verifikasi, dan penetapan penerima tetap menjadi bagian dari proses yang harus diperhatikan.

Desil 5 Masih Berpeluang Mendapatkan Bantuan

Masyarakat yang tercatat dalam desil 5 tidak menjadi prioritas utama untuk usulan PKH dan Program Sembako berdasarkan pembagian desil pada laman resmi Cek Bansos Kemensos. Namun, kelompok ini masih dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), sesuai persyaratan program.

PBI-JK berbeda dari PKH dan BPNT karena bantuan tersebut berkaitan dengan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Dengan demikian, PBI-JK bukan bantuan tunai yang dapat dicairkan langsung oleh penerima.

Peluang tersebut tetap bergantung pada proses verifikasi dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat perlu memeriksa status kepesertaan melalui kanal resmi agar tidak menganggap posisi desil saja sebagai bukti bahwa bantuan telah diberikan.

Bagaimana dengan Masyarakat pada Desil 6–10?

Desil 6–10 menunjukkan posisi kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dalam pemeringkatan DTSEN. Kelompok ini bukan sasaran prioritas umum untuk pengusulan PKH dan Program Sembako berdasarkan pembagian desil yang dijelaskan Kemensos.

Meski begitu, angka desil tidak seharusnya ditafsirkan sebagai keputusan otomatis untuk seluruh jenis bantuan pemerintah. Kelayakan tetap perlu dilihat berdasarkan aturan program yang bersangkutan, termasuk apakah program tersebut menggunakan desil sebagai salah satu dasar penentuan sasaran.

Pemerintah menggunakan data sosial ekonomi untuk membantu mengarahkan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Karena itu, ketepatan data menjadi penting agar hasil pemeringkatan mencerminkan kondisi keluarga yang sebenarnya.

Data Desil Bisa Diperbarui Jika Tidak Sesuai

Kemensos menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui apabila informasi yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Variabel yang digunakan dalam pemeringkatan antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dapat mengajukan pembaruan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun mekanisme yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos. Pengajuan tersebut perlu disertai informasi yang benar dan dokumen pendukung apabila diminta.

Perubahan desil tidak terjadi secara otomatis setelah pengajuan disampaikan. Data harus melalui proses pemeriksaan dan pemutakhiran, sehingga hasil akhirnya dapat berubah atau tetap sesuai penilaian yang dilakukan.

Cara Memeriksa Desil dan Status Bansos

Masyarakat dapat memeriksa data melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos di alamat cekbansos.kemensos.go.id. Ikuti petunjuk pada halaman, masukkan NIK sesuai permintaan sistem, lalu lengkapi kode verifikasi sebelum menekan tombol pencarian.

Setelah hasil muncul, periksa informasi desil dan status bantuan yang tersedia. Jika data tidak sesuai, masyarakat dapat meminta penjelasan melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat.

Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan perubahan desil atau pencairan bantuan dengan meminta sejumlah uang. Gunakan kanal resmi dan jangan menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya.

Sumber:

• Kementerian Sosial, Cek Bansos.
• Bisnis.com, Penerima Bansos 2026: Desil 1–4 Diusulkan PKH-BPNT, Ini Nasib Desil 5 hingga 10.
• Bisnis.com, Desil 5 Masih Bisa Dapat Bansos atau Tidak? Cek Aturan PKH/BPNT 2026.