Nihon.id — Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (Apuvindo) menyepakati empat prioritas untuk memperdalam pasar uang dan valuta asing pada 2027. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, meningkatkan aktivitas transaksi, serta mendukung pembiayaan ekonomi nasional.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi yang juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agenda itu menjadi bagian dari percepatan implementasi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 atau BPPU 2030. <Cite refs={[“turn511179view0”]}/>

Empat Prioritas Pendalaman Pasar Keuangan

Prioritas pertama adalah memperkuat pasar uang melalui pengembangan Surat Berharga Komersial (SBK) sebagai alternatif pembiayaan bagi sektor riil. BI dan industri juga mendorong perluasan penggunaan INDONIA sebagai acuan suku bunga serta peningkatan likuiditas instrumen Overnight Index Swap (OIS).

Prioritas kedua berfokus pada pasar valuta asing. Penguatan instrumen lindung nilai melalui bank mitra diharapkan dapat mempermudah akses investor global, sementara pengembangan ekosistem renminbi ditujukan untuk mendukung transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan China.

Langkah ketiga menyasar peningkatan kompetensi dan profesionalisme pelaku pasar. Upaya ini mencakup penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta sertifikasi profesi di bidang tresuri, disertai penguatan peran Apuvindo dalam mendukung tata kelola industri.

Prioritas keempat adalah memperkuat infrastruktur keuangan. Optimalisasi penggunaan Central Counterparty dan Tri-party Agent Repo, serta peningkatan konektivitas antarinfrastruktur, ditujukan untuk membantu memitigasi risiko transaksi. <Cite refs={[“turn511179view0”]}/>

BI Dorong Pasar Lebih Aktif dan Transparan

Gubernur BI Destry Damayanti menekankan bahwa keberhasilan pendalaman pasar tidak cukup diukur dari tersedianya regulasi dan infrastruktur. Perkembangan tersebut juga perlu tercermin dalam peningkatan transaksi, partisipasi pelaku pasar yang kompeten, pembentukan harga yang lebih baik, serta tata kelola yang kuat.

OJK turut menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan kepercayaan dalam pengembangan pasar keuangan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi agar aktivitas pasar dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

BI juga mendorong industri untuk lebih aktif menyediakan likuiditas dan mengembangkan inovasi produk keuangan. Dengan pilihan instrumen yang semakin beragam, pelaku usaha dan investor diharapkan memiliki alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembiayaan maupun pengelolaan risiko.

Peran Industri dalam Pelaksanaan Blueprint 2030

Apuvindo saat ini menaungi 121 anggota, terdiri atas 105 institusi perbankan dan 16 lembaga nonbank serta penyelenggara infrastruktur pasar keuangan. Keterlibatan pelaku industri menjadi penting karena pendalaman pasar membutuhkan koordinasi antara regulator, perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan penyedia infrastruktur.

Pelaksanaan empat prioritas tersebut akan menjadi bagian dari agenda pengembangan pasar uang dan valuta asing menuju 2030. Dampaknya akan bergantung pada implementasi kebijakan, kesiapan pelaku pasar, serta kemampuan industri memperluas transaksi dan menjaga pengelolaan risiko.

Bagi perekonomian nasional, pasar uang dan valas yang lebih dalam dapat memperluas alternatif pembiayaan dan mendukung pengelolaan risiko nilai tukar. Namun, hasilnya tidak terjadi secara otomatis karena tetap memerlukan likuiditas yang memadai, tata kelola yang baik, dan kepercayaan pelaku pasar.

Sumber:

• finansial.bisnis.com